Perbedaan dunia bidang usaha dan menyebabkan dampak bencana , baik kekeringan maupun banjir, tambahan tinggi amat terasa dalam area negara miskin dan juga juga berkembang ketimbang dalam area negara maju.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, kemudian Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan kesenjangan yang yang lebar dalam hal kapasitas sosial-ekonomi lalu teknologi itu sangat berpengaruh dalam hal ketangguhan dalam beradaptasi juga memitigasi dampak perubahan iklim.
Itu terutama terkait dengan dampak terdiri dari krisis air, pangan, kemudian juga energi.
“Negara-negara maju mungkin menganggap persoalan ini adalah persoalan sepele, namun bagi negara berkembang, kepulauan, juga miskin persoalan ini dampaknya mampu sangat parah kemana-mana akibat ketidakberdayaan mereka,” kata dia dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9, Senin (16/10).
Berdasarkan laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO), Dwikorita mengungkap 60 persen kerugian bencana di area dalam negara maju terjadi akibat perubahan iklim.
Namun, dampaknya terhadap item domestik bruto (PDB) negara maju cuma sekitar 0,1 persen.
Beda halnya, dengan negara berkembang. Dwikorita mengatakan 7 persen dari bencana iklim semata-mata dapat menyebabkan hantaman kuat hingga 5–30 persen terhadap PDB.
Sedangkan bagi negara kepulauan, 20 persen dari bencana dapat berakibat kerugian hingga 50 persen bagi PDB mereka. Bagi beberapa negara, Dwikorita menyebut efeknya bahkan dapat mengakibatkan kerugian hingga 100 persen PDB.
Situasi ini, kata dia, akan semakin memperparah kesenjangan kegiatan ekonomi yang digunakan yang disebut berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan serta ketangguhan warga dalam beradaptasi kemudian memitigasi perubahan iklim.
“Indonesia sendiri relatif miliki kemampuan teknologi yang cukup baik, ditambah berbagai kearifan lokal budaya penduduk yang dimaksud digunakan dapat menghentikan kesenjangan tersebut,” ungkap Dwikorita.
Mengutip situs Badan Pusat Statistik (BPS), PDB merupakan jumlah total keseluruhan nilai tambah yang mana dihasilkan oleh seluruh unit perniagaan dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah keseluruhan agregat nilai barang juga jasa akhir yang digunakan mana dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
Berdasarkan data WMO, kerugian kegiatan ekonomi dunia dari kejadian ekstrem cuaca, iklim, serta air terus mengalami peningkatan.
Dekade 1980–1989 ‘hanya’ US$305,5 miliar; periode 1990-1999, kerugiannya mencapai US$906,4 miliar; pada 2000–2009 mencapai US$997,9 miliar; dekade 2010-2019, nilai kerugiannya melonjak jadi US$1.476,2 miliar.
Baru permulaan
Dwikorita mengungkap perlunya mengantisipasi bencana iklim yang digunakan hal tersebut lebih tinggi besar besar diperlukan menyusul fakta perihal tren kenaikan suhu yang mana terus berlangsung.
“Ancaman kekeringan kali ini ibaratnya baru bagian pendahuluan,” ucap dia.
Pihaknya menghitung rata-rata dalam 10 tahun kenaikan suhunya 0,3 derajat Celsius. Beberapa pakar kemudian lembaga iklim dunia malah memprediksi kenaikannya lebih tinggi besar cepat.
Bahwa, kata Dwikorita, pada akhir abad 21 kenaikan suhu bisa jadi jadi mencapai 3,5 derajat C atau tiga kali dari saat ini.
“Bisa dibayangkan bagaimana frekuensi kejadian bencana akan melompat berapa kali, durasi [bencana] akan tambahan tinggi panjang, serta intesitasnya lebih besar tinggi kuat, lalu dampak terhadap tentang air,” cetus dia.
“Diproyeksikan dalam beberapa tahun ke depan itu akan terjadi hotspot air, artinya tempat-tempat yang tersebut mana kekeringan ini lingkarannya tiada pandang bulu, baik negara maju atau pun negara berkembang atau pun negara miskin.”
Pihaknya pun menyarankan perpaduan teknologi serta kearifan lokal (local wisdom) sebagai jurus ampuh mengatasi kesenjangan kapasitas kemudian juga ketangguhan negara dalam mengatasi krisis air akibat perubahan iklim.
Ia pun berharap World Water Forum(WWF) di dalam tempat Bali pada 18-24 Mei 2024 dapat menjadi momentum kolaborasi untuk menutup kensenjangan antar bangsa.
“BMKG berharap, dalam forum WWF nanti, Indonesia dapat memacu peningkatan kesetaraan, keadilan antar seluruh negara pada dunia dalam menghadapi krisis akibat perubahan iklim melalui kolaborasi penguatan kapasitas berbasis sains serta teknologi yang digunakan mana blended atau terintegrasi dengan kearifan lokal,” tandas dia.
