Kementerian Komunikasi kemudian Informatika (Kominfo) terus memantau serta menapis penyebaran konten negatif dalam ruang digital mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Hal itu sebagai upaya menjaga pilpres berjalan damai.
“Kami tiada bekerja sendiri tentunya, tetapi juga melakukan kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang digunakan digunakan lain terutama bagaimana melibatkan komunitas – komunitas untuk aware untuk peduli serta konsen dengan penyebaran hoaks ini,” kata Wamenkominfo Nezar Patria dikutip Kamis (19/10).
Nezar menyampaikan, saat ini Kominfo sudah miliki infrastruktur monitoring untuk menangani disinformasi, misinformasi juga juga malinformasi. Selain itu, Kominfo juga bekerja mirip dengan aparat penegak hukum kemudian lembaga terkait dalam melakukan filter terhadap konten negatif.
“Misalnya ujaran kebencian yang digunakan mana berpotensi untuk memecah keutuhan lalu mempertajam polarisasi dalam masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya tak ingin pilpres 2024 dijadikan sebagai ajang untuk menyebarkan hal-hal negatif yang dimaksud digunakan mengusik keutuhan rakyat serta bangsa. Kominfo ingin diskusi sanggup berkembang dengan dinamis.
“Meskipun ada perbedaan pendapat, itu biasa, tapi bukan sampai mengarah pada ujaran kebencian, penyebaran disinformasi serta misinformasi yang dimaksud memberikan efek negatif buat masyarakat,” ujar Nezar.
Namun demikian, Nezar menegaskan Kominfo tetap menggalang kebebasan berpendapat. Menurutnya, tak ada satu kebijakan yang tersebut yang disebut membatasi kebebasan berbicara juga juga Kominfo terlibat serta menjaga ruang kebebasan berbicara tersebut.
“Kita sudah masuk ke dalam satu alam yang demokratis kemudian kebebasan berbicara adalah salah satu tiang untuk demokrasi. Tapi ruang kebebasan berbicara ini tentu semata diatur oleh beberapa regulasi,” ujarnya
“Jangan sampai ruang kebebasan ini digunakan semena-mena untuk menyebarkan ujaran kebencian juga disinformasi yang dimaksud itu menyesatkan penduduk serta juga mempertajam polarisasi,” tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Wamenkominfo mengapresiasi CSIS lalu Google Indonesia yang dimaksud itu telah lama lama melakukan survei opini rakyat terkait pemakaian internet yang digunakan mana sehat dalam rangka pilpres 2024.
Menurutnya, hasil survei hal itu sangat berguna bagi Kementerian Kominfo melakukan tindakan mitigasi untuk menciptakan ruang digital yang dimaksud sehat.
“Kita mencatat beberapa hasil survei ini sangat berguna yaitu ada peningkatan pemakaian media sosial juga oleh generasi muda. Kemudian bagaimana konten yang tersebut beredar di dalam area sistem media sosial itu dapat dilihat dari kecenderungan disinformasi yang mana dihasilkan,” ujarnya.
Minimalkan Banjir Disinformasi
Berkaitan dengan membanjirnya disinformasi menjauhi Pemilu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan menyatakan arti penting kecepatan dalam menyampaikan informasi dari badan atau lembaga yang mana digunakan mempunyai otoritas.
Menurutnya, Indonesia sanggup berkaca dari pengalaman pandemi Covid-19 dalam tempat mana warga mengetahui informasi dari media yang tersebut yang bukan kredibel sehingga menimbulkan persoalan dalam tempat masyarakat.
“Fenomena misinformasi muncul oleh sebab itu informasi atau fakta dari badan otoritas yang mana punya kewenangan, terlambat menginformasikan kepada publik. Kekosongan itulah, orang dari yang dimaksud dimaksud dengarnya 10 persen dikembangkan menjadi 100 persen. Perlu juga kecepatan pada lembaga yang tersebut mana mempunyai otoritas terhadap isu yang dimaksud disebut untuk memberikan informasi,” jelasnya.
Menurut Semuel, peran serta para peserta pemilihan umum sangat penting dalam membantu meminimalisir banjir disinformasi. Apalagi, peserta pilpres miliki basis pendukung yang digunakan itu setiap hari selalu dibanjiri beragam informasi.
“Harus ada integritas dari para persertanya lantaran kalau tidak, pengikutnya akan lebih tinggi besar kacau. Untuk itu juga perlu yang tersebut mana namanya channel-channel resmi dari pada para peserta sebagai rujukan. Kalau ada persoalan, check and re-check-nya di tempat area situ,” tandasnya.
Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menilai hasil survei dari CSIS kemudian juga Google Indonesia dapat menjadi referensi penetapan program ataupun mengkaji ulang program yang digunakan sudah ada pada tempat Kementerian Kominfo.
“Saya sangat berterimakasih dengan hasil kajian ini. Mungkin kita mampu jadi berkolaborasi lebih lanjut lanjut dalam lagi. Karena banyak sekali program terutama dalam pencegahan hoaks. Kita punya program literasi digital, jangan – jangan fokus literasi digital kita yang mana hal itu perlu diperbaiki atau ada program lain yang mana perlu diperbaiki,” jelasnya.
