Kementerian Komunikasi lalu Informatika () menyebut Indonesia berpeluang mengadopsi Digital Markets Act (DMA) milik Uni Eropa untuk mengatur pada dalam negeri.
Hal ini disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi usai menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di dalam dalam Jakarta, Rabu (18/10).
“Kita lagi mengkaji serta mengkalkulasi tentang Digital Markets Act. Ini kan ada fenomena e-commerce, x-commerce ini kan barang baru. Makanya kita sedang mengkaji Digital Markets Act yang mana mana diberlakukan pada Eropa,” ujar Budi dalam kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).
“Ini lagi dikaji. Udah beberapa poin kelihatannya kita sanggup jadi adopsi. Jadi kita mengadopsi. Disesuaikan dengan kondisi Indonesia,” imbuhnya.
Merujuk keterangan dari laman resmi Uni Eropa, Digital Markets Act adalah undang-undang Uni Eropa untuk menimbulkan pasar pada sektor digital lebih tinggi tinggi adil. Untuk melakukannya, DMA menetapkan serangkaian kriteria objektif yang dimaksud digunakan jelas untuk mengidentifikasi “gatekeeper.”
Gatekeeper adalah sistem digital digital besar yang digunakan menyediakan layanan-layanan populer, seperti mesin pencari online, toko aplikasi, hingga layanan messenger. Gatekeeper wajib mematuhi apa yang tersebut harus dijalani lalu apa yang digunakan itu tidak ada ada boleh diimplementasikan yang tersebut digunakan tercantum dalam DMA.
Budi menyebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian pihaknya terkait pasar digital serta dapat diadopsi dari DMA, seperti aturan pajak, platform, hingga upaya untuk menjaga persaingan perniagaan yang dimaksud sehat. Budi mengaku sudah lama bertemu beberapa orang stakeholder untuk berdiskusi terkait DMA.
Budi mengatakan selain mengeksplorasi permasalahan DMA, pertemuannya dengan Blair juga membicarakan isu kecerdasan buatan (AI), perlindungan data pribadi (PDP), serta juga e-Government. Budi mengatakan Blair ingin membantu perubahan fundamental digital Indonesia, terutama terkait beberapa isu penting.
“Tony Blair ini menjadi konsultan serta berdiskusi untuk 36 negara. Pengalaman-pengalaman dia banyak hambatan bagaimana pemerintahan digital ini bisa saja jadi diakselerasi dengan layanan yang mana mana baik,” katanya.
“Indonesia kan beda dengan negara lain, tapi paling tidaklah dengan pengalaman-pengalaman itu, Tony Blair mampu berbagi ilmu juga pengalaman agar negara kita pemerintahan digitalnya dapat terwujud dengan baik,” tambahnya.
