Jakarta – Kemeriahan gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island State (AIS) Forum memang telah terjadi lama usai. Namun, dengung dunia bisnis biru sebagai salah satu topik utama yang tersebut mana dibahas masih meninggalkan tugas tersendiri bagi pemangku kepentingan terkait serta negara-negara yang mana dimaksud berpartisipasi pada dalamnya.
Perhelatan yang mana pertama kalinya mampu menghadirkan pertemuan bilateral antarkepala negara dalam AIS Forum ini, memiliki beberapa topik utama yang digunakan mana dibahas selain dunia perniagaan biru, yakni mitigasi juga adaptasi, perubahan iklim, serta penanganan sampah plastik dalam tempat laut kemudian tata kelola maritim yang digunakan digunakan baik.
Forum yang digunakan digelar dalam Nusa Dua, Badung, Bali ini mengundang 51 negara pulau juga kepulauan seluruh dunia. Namun, tercatat dari total undangan tersebut, sebanyak 32 kepala negara atau pemerintahan yang tersebut dimaksud menghadiri wadah kolaborasi yang dimaksud mana didirikan pada 2018 lalu melalui Deklarasi Manado.
Melihat kekayaan Bumi Pertiwi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dalam dalam dunia yang tersebut miliki 17.000 pulau, dengan total total pulau yang mana mana dihuni sebesar 7.000 pulau. Dengan kekayaan ini, Indonesia boleh hanya sekali memamerkan kemampuan dalam mengelola kekayaan maritim yang dimaksud mana terkandung.
Ekonomi biru
Sebagai tuan rumah pelaksanaan KTT AIS Forum, Indonesia melalui rangkaian gelaran itu sempat memasarkan program yang tersebut mana sudah pernah dilaksanakan diimplementasikan. Ya, program itu ialah sektor dunia usaha biru yang mana dimaksud diinisiasi Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP).
Adapun program perekonomian biru miliki lima kebijakan pokok yang tersebut meliputi upaya memperluas kawasan konservasi, kebijakan penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota yang tersebut akan segera diterapkan menyusul aturan teknis terdiri dari Peraturan Menteri (Permen) Kelautan kemudian Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 sebagai aturan turunan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur atau PIT sudah terbit.
Ketiga adalah mengembangkan perikanan budi daya yang berkelanjutan, baik perikanan di dalam tempat pesisir, perikanan laut, kemudian juga darat untuk menggalang lima komoditas yang digunakan digunakan ditargetkan menjadi unggulan dalam beberapa tahun mendatang yakni udang, lobster, kepiting, tilapia, kemudian rumput laut.
Kebijakan keempat adalah pengawasan terhadap pulau-pulau kecil lalu pesisir yang digunakan miliki kaitan erat dengan perubahan iklim.
Terakhir adalah pembersihan sampah dalam laut yang dimaksud yang melibatkan rakyat pesisir lalu nelayan.
Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa dalam pengelolaan laut kemudian maritim Indonesia, pihaknya menjunjung tinggi ekologi. Bahkan, kerap dirinya menyebut menomorsatukan ekologi sebagai ‘panglima’ dalam menjalankan tugas mengelola sektor kelautan kemudian perikanan.
“Saya meyakini perekonomian akan meningkat dengan tajam apabila ekologi dijaga,” ujar Trenggono.
Indonesia selangkah dalam depan
Kebijakan dunia perniagaan biru yang mana dimiliki Pemerintah Indonesia bukan sekadar wacana atau bualan. Lima kebijakan yang dimaksud dimaksud menjadi tumpuan KKP sebagai operator sektor kelautan perikanan ini sudah mulai dijalankan.
Dalam program perluasan konservasi yang mana berada di tempat dalam bawah tugas serta fungsi Direktorat Pengelolaan Ruang Laut (PRL), KKP menyiapkan perangkat berbasis teknologi sebagai instrumen pengelolaan ruang laut yang mana digunakan handal untuk menyokong upaya memperluas kawasan konservasi laut 30 persen pada 2045.
Sementara, pada 2022 kawasan konservasi laut baru mencapai 28,9 persen jt ha atau 8,7 persen dari luas wilayah Indonesia.
Instrumen itu ialah Ocean Big Data lalu Ocean Accounting. Kedua perangkat yang mampu memantau serta mengukur kualitas kemudian integritas ekologi untuk membantu kegiatan sektor ekonomi maritim yang tersebut yang disebut berkelanjutan.
Ocean Big Data, perangkat teknologi kecerdasan buatan (articial inteligence/AI) ini ditempatkan pada kawasan pesisir, laut lalu udara serta didukung satelit nano untuk mematahkan aktivitas laut, kondisi kemudian juga habitat laut sehingga membantu membantu dalam mengambil keputusan yang tersebut mana berkaitan dengan memetakan perluasan area konservasi laut.
Sementara Ocean Accouting merupakan data spasial serta nonspasial yang dimaksud terintegrasi sehingga menghasilkan informasi kondisi kelautan Indonesia, dinamika perubahan neraca yang mana mana bermanfaat dalam industri kelautan juga perikanan.
Kedua adalah kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota yang mana hal itu akan diterapkan pada 2024. Penerapan dikerjakan menyusul aturan teknis pelaksanaan program terdiri dari Peraturan Menteri (Permen) Kelautan serta Perikanan Nomor 28 Tahun 2023 sebagai aturan turunan PP Nomor 11 Tahun 2023 tentang PIT.
Kebijakan strategis ini disusun untuk menjamin keberlanjutan usaha perikanan nasional dikarenakan mekanisme kuota kemudian zonasi yang digunakan mana ditetapkan dalam aturan itu dapat menjaga kelestarian sumber daya ikan dalam laut.
Dengan demikian, penangkapan ikan kemudian juga komoditas dalam lain dalam laut tak lagi ugal-ugalan. Selain itu juga memaksimalkan kontribusi kepada negara lantaran menerapkan teknologi dalam pelaporannya sehingga hasil laporan itu tambahan tinggi transparan juga ketertelusurannya menjadi terang.
Program ketiga yakni pengembangan perikanan budi daya. Dalam program ini, KKP sudah pernah mengembangkan berbagai komoditas perikanan budi daya. Di antaranya budi daya ikan kakap putih sebagai prospek bagi warga kecil pada Kepulauan Meranti, Riau.
Pendampingan pengembangan budi daya ikan bawal di dalam tempat Bintan, Kepulauan Riau, penyelenggaraan proyek percontohan (modelling) budi daya ikan nila salin pada kawasan seluas 16 hektare pada Karawang, Jawa Barat.
Tak ketinggalan megaproyek modelling tambak budi daya udang berbasis kawasan (BUBK) di tempat area Kebumen. Proyek ini menelan anggaran sekitar Rp175 miliar dengan luas kawasan tambak yang mana digunakan sudah dimanfaatkan seluas 60 hektare yang digunakan dimaksud terdiri dari 149 petak tambak.
Tambak yang dimaksud digunakan dihuni udang jenis vaname ini mampu menghasilkan 40 ton per hektare per tahun serta akan ditingkatkan kemampuannya (best practice) menjadi 80 ton per hektare per tahun.
Proyek ‘megah’ ini juga sudah diakui Presiden Jokowi miliki manajemen modern sehingga dapat menjadi penerapan perusahaan budi daya udang pada daerah lain.
Menilik program lain yakni pengawasan terhadap pulau-pulau kecil serta pesisir. Pada era kepemimpinan Trenggono juga fokus dalam mengawasi aktivitas di tempat tempat laut melalui peluncuran 20 satelit nano yang dimaksud akan diimplementasikan serta dioperasionalkan pada 2024.
Kerja serupa dengan Starlink ini akan diimplementasikan untuk membantu kapal-kapal perikanan mengirimkan data secara daring melalui aplikasi e-PIT.
Selain itu, armada pengawasan sumber daya kelautan perikanan juga semakin diperkuat dengan kehadiran dua kapal hibah selama Jepang yakni Kapal Pengawas (KP) Orca 05 juga KP Orca 06 yang dimaksud dimaksud diklaim mempunyai kemampuan daya jelajah serta infrastruktur yang tersebut hal itu mumpuni, bahkan mempunyai dua kali lipat kemampuan kapal pengawas kelas I yang tersebut dimiliki KKP saat ini.
Sebagai sosok yang hal tersebut mendambakan ekologi berjalan beriringan dengan manfaat ekonomi, KKP juga mempunyai program yang mana digunakan berkaitan erat dengan lingkungan yakni pembersihan sampah pada laut yang dimaksud dimaksud melibatkan rakyat pesisir serta nelayan.
KKP menggelar program Bulan Cinta Laut (BCL) yang telah terjadi terjadi digelar pada Juli-September 2023 sebagai upaya mencegah kebocoran sampah pada dalam laut kemudian berhasil mengumpulkan 140 ton sampah.
Adapun tercatat sebanyak 1.350 nelayan telah terjadi terjadi berpartisipasi dalam program yang tersebut mana dijalankan dalam 18 kabupaten/kota di area tempat seluruh Indonesia.
Dengan dijalankannya lima program sektor kegiatan ekonomi biru itu, Indonesia dalam AIS Forum lantas mengajak kepala negara atau delegasi yang tersebut yang hadir untuk mengimplementasikan kebijakan yang digunakan mana telah dilakukan lama dijalankan Indonesia. Tentunya, penerapan itu dengan menyesuaikan kondisi lalu situasi masing-masing negara namun dalam kerangka atau tujuan yang tersebut sama.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Victor Gustaaf Manoppo mengakui delegasi yang digunakan digunakan hadir dalam Pertemuan Kelima Tingkat Menteri AIS Forum miliki ketertarikan menerapkan program perekonomian biru yang tersebut diinisiasi Indonesia.
Dalam perhelatan itu, Indonesia juga sempat memperkenalkan keramba lalu rumpon ikan ke Fiji juga Madagaskar melalui mekanisme kerja sama.
Keramba ikan disebut Desputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim lalu Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman kemudian Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi sebagai inovasi pada bidang perikanan.
Pasalnya, pada negara Pasifik belum ada satu pun keramba ikan. Sementara rumpon ikan merupakan alat tangkap ikan yang tersebut sanggup dipasang di area area laut dangkal maupun laut dalam.
Keberlangsungan KTT AIS Forum yang tersebut digunakan mempunyai ikatan erat satu mirip lain, yakni perasaan senasib sepenanggungan dalam menghadapi tantangan yang digunakan identik perihal perubahan iklim, serta kesamaan sebagai negara pulau kepulauan menjadikan Indonesia berkomitmen menjadi barisan terdepan dalam menggalang AIS Forum antarnegara pulau kepulauan.
“Bagi Indonesia, laut bukan pemisah, melainkan pemersatu. Laut justru sebagai perekat kemudian juga penghubung,” ucap Presiden Jokowi.
