Padang – Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar Herry Martinus menyebutkan daerah itu mempunyai prospek energi panas bumi hingga 230 Mega Watt untuk digarap sebagai energi baru terbarukan masa depan.
"Di Solok Selatan kita punya prospek panas bumi hingga 230 Mega Watt, namun baru tergarap sekitar 85 Mega Watt," kata Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumbar Herry Martinus dalam Padang, Kamis.
Saat ini pemerintah juga sedang mengupayakan peningkatan energi panas bumi hal hal tersebut sebesar 95 Mega Watt, juga masih dalam tahap negosiasi anggaran dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Selain panas bumi, Ranah Minang juga mempunyai prospek lain seperti Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLTMH. Namun, berbagai sumber daya energi baru terbarukan itu tak mampu langsung digarap. Sebab, harus melalui banyak proses serta mekanisme yang dimaksud yang disebut panjang salah satunya lelang.
"Proses ini sebetulnya jadi hambatan juga. Sebagai contoh kemarin ada calon penanam modal dari Malaysia mau membangun PLTS di area tempat Sumbar, namun terkendala permasalahan teknis serta panjangnya birokrasi yang tersebut dimaksud harus dilalui," ujarnya.
Menurutnya, pengambil kebijakan dalam tempat tingkat pusat harus segera mencari solusi permasalahan yang agar berbagai sumber energi baru terbarukan sanggup dimanfaatkan, juga menjadi penyokong sektor sektor ekonomi nasional.
Saat ini pasokan energi pembangkit listrik dalam Provinsi Sumbar surplus sekitar 20 persen. Artinya, dengan kelebihan energi ditambah pasokan energi baru terbarukan yang digunakan itu melimpah, pemerintah harus bisa saja belaka memaksimalkan prospek itu.
Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumbar Insannul Kamil mengatakan organisasi itu melakukan berbagai skenario dalam upaya mencapai target net zero emission.
Ia mengatakan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan merupakan pekerjaan bersama dari tingkat pusat hingga ke daerah. Termasuk komitmen serta konsistensi dalam mengimplementasikannya.
"Transisi energi ini harus melibatkan akademisi, PLN, MKI, praktisi perusahaan kelistrikan, media massa hingga warga yang hal tersebut ahli dalam permasalahan energi baru terbarukan," ujarnya.
